BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com — Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) turut peduli dengan korban gempa di Sulawesi Barat (Sulbar). Salah satunya dengan menyalurkan bantuan dana sebesar Rp 100 juta untuk warga Sulbar yang terdampak gempa bumi beberapa hari lalu.

Tampak Ketua Aspeksindo yang juga Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas’ud mengawal langsung bantuan bagi warga di Sulbar khususnya di daerah Mamuju dan Majene dengan menggunakan helikopter. Adapun bantuan yang diberikan berupa uang tunai Rp 100 juta kepada petugas penanggulangan bencana setempat.

“Ini baru bantuan awal, rencananya kami akan kembali menyalurkan bantuan, namun akan diangkut dengan kapal laut,”jelas Abdul Gafur Mas’ud, akhir pekan kemarin.

Gafur juga mengajak anggota Aspeksindo untuk menyalurkan bantuannya, nanti bisa melalui Aspeksindo yang akan menyerahkan ke Gubernur untuk disalurkan ke dua wilayah yang terdampak gempa yakni Kabupaten Mamuju dan Majene.

“Mudah-mudah tidak ada lagi gempa susulan, dan kami juga mendoakan semoga masyarakat Sulbar diberi ketabahan dalam menghadapi cobaan,” ujarnya.

Jakarta – 

Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Bupati Penajam Paser Abdul Gafur selaku kepala daerah yang dipilih daerahnya sebagai ibu kota negara menyambut baik RUU ini.

“Kami berharap diberi kemudahan dan dipercepat untuk disetujui menjadi undang-undang. Insyaallah warga Kaltim dan Indonesia timur siap!” kata Abdul Gafur kepada wartawan, Rabu (24/3/2021).

Abdul Gafur menilai pemilihan IKN di Kaltim merupakan bentuk perwujudan dari sila kelima Pancasila.

“Pembangunan dan apa yang diterapkan oleh Bapak Presiden ini saya rasa sangat bertepatan dengan sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkapnya.

Dia mengaku bahwa pemerintah Penajam Paser Utara siap membangun IKN. Kesiapan ini dia sampaikan karena melihat isu yang marak terkait IKN di Kaltim.

“Kalau pemerintah pusat tidak mampu, bukan berarti tidak ada anggaran. Kalau seandainya politik itu terlalu tinggi, karena di Lemhanas juga diajarkan kalau politik tinggi pembangunannya rendah. Kalau politik rendah, insyaallah pembangunan tinggi,” ujarnya.

“Kita di Penajam Paser Utara membuat tagline ‘membuat peradaban baru untuk Indonesia’. Bahkan untuk poros maritim dunia,” imbuhnya.

Sebelumnya, DPR RI mengesahkan 33 rancangan atau revisi undang-undang (UU) yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. RUU IKN termasuk di dalamnya. Selain itu, pemerintah dan DPR RI sepakat menghapus RUU Pemilu dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Badan Legislasi (Baleg) menyatakan pihaknya dan pemerintah sepakat 33 RUU yang menjadi Prolegnas Prioritas 2021. Pengambilan keputusan tingkat II pun dilakukan dalam rapat paripurna.

“Marilah kita bersama-sama untuk mengambil keputusan dalam sidang paripurna ini untuk kemudian kita dapat menyetujui laporan Ketua Baleg DPR RI mengenai penetapan Prolegnas RUU Prioritas 2021 dan apakah dapat kita setujui?” tanya Dasco.

“Setuju,” jawab anggota DPR dalam ruang paripurna.(rdp/tor)